Kejahatan Kerah Putih dan Kegagapan Hukum Nasional

Putusan Bebas untuk Neloe Dkk

_________________________________________________________________

Tidak Terbukti Rugikan Negara, Neloe Cs Bebas
Agil (20/02/2006 – 17:14 WIB)

Jurnalnet.com (Jakarta): Tiga mantan direksi Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan bebas dari dakwaan perbuatan tindak pidana korupsi karena unsur “dapat mengakibatkan kerugian negara” tidak terbukti.

“Menyatakan terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan padanya,” kata Ketua Majelis Hakim Gatot Suharnoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin siang (20/2).

Tiga mantan direksi Bank Mandiri itu didakwa melakukan pelanggaran pidana seperti yang fiatur pada pasal 2 (1) jo pasal 18 UU 31/1999 jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 KUHP tentang perbuatan melawan hukum memperkaya diri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian negara secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Menurut jaksa, para direksi itu menyetujui pengucuran kredit pada PT Cipta Graha Nusantara sebesar Rp160 miliar secara melawan hukum karena tidak melakukan studi kelayakan secara hati-hati terutama mengenai kapital atau modal PT CGN yang tercatat hanya Rp600 juta.

Proposal kredit itu diajukan Eddyson, Dirut PT CGN untuk membeli hak tagih PT Tahta Medan yang dilelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam dakwaan jaksa disebutkan PT CGN tidak memenuhi kewajiban dan meminta adanya reschedulling atau penjadwalan kembali jatuh tempo pada September 2007, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Sebelumya, jaksa menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana masing-masing 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada para terdakwa yang dinilai terbukti bersalah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan unsur pasal dakwaan pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “barangsiapa, melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi namun unsur pasal 18 tentang kerugian negara tidak terpenuhi.

“Dengan demikian unsur pasal dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan,” kata Hakim. Majelis Hakim menyatakan pasal dakwaan primer, dakwaan subsider, dakwaan lebih subsider maupun dakwaan lebih subsider lagi tidak terpenuhi karena adanya unsur mengakibatkan kerugian negara (pasal 18).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan saksi ahli pakar hukum pidana Andi Hamzah yang menerangkan kerugian negara terjadi bila batas pembayaran telah jatuh tempo. “Karena belum jatuh tempo maka belum terjadi kerugian negara,” kata Hakim lagi.

Selain menyatakan Neloe, Pugeg dan Tasripan tidak terbukti bersalah, Hakim juga menyatakan para terdakwa bebas dari segala dakwaan serta memerintahkan tiga mantan direksi itu dibebaskan dari penahanan yang diberlakukan sejak 17 Mei 2005 lalu.

Dalam putusannya, Hakim juga memulihkan hak dan martabat para perdakwa serta mengembalikan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik terdakwa yang selama ini disita oleh kejaksaan. Putusan itu disambut pekik syukur dan tepuk tangan dari pengunjung ruang sidang dan sempat membuat Hakim meminta pengunjung untuk tenang.

Terhadap putusan itu, Neloe menyatakan hal itu sebagai putusan yang adil sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Baringin Sianturi menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena keputusan bebas itu. Sidang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.45 WIB. Usai sidang, terdakwa menerima ucapan selamat dari pengunjung yang antara lain kerabat dan kolega. Terlihat I Wayan Pugeg yang berpelukan dengan keluarganya tidak dapat menahan haru dan menangis.

________________________________________________________________

Vonis bebas tiga mantan direktur Bank Mandiri -E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan- yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/2/06), menambah panjang daftar lolosnya orang-orang yang pernah didakwa melakukan korupsi. Tanpa maksud menilai dalil-dalil yang digunakan majelis hakim, berbedanya vonis hakim dengan harapan khalayak luas dalam perkara korupsi bank tersebut tak ayal mempertegas kesan bahwa arsitektur hukum nasional masih tertatih dalam mengadili kasus-kasus kejahatan kerah putih. Sebaliknya, pada saat yang sama, hukum tetap memperlihatkan ketegasannya dalam menghukum para pelaku kejahatan kelas bawah. Kefasihan dalam memperkarakan kasus rendahan dan kegagapan dalam kasus kelas tinggi seakan memberikan pembenaran bahwa hukum nasional masih kental dengan warna teori klasik yang menyebut kepapaan dan segala bentuk kemelaratan hidup sebagai biang keladi tindak kriminalitas.

Dengan filosofi hukum yang begitu usang tersebut, hukum lebih diarahkan untuk menjerat para kriminal yang notabene berasal dari lapisan bawah. Jelas, sukar mengharapkan adanya kesepadanan antara putusan hakim dan kerinduan publik untuk melihat barisan panjang para koruptor memasuki rumah tahanan. Rendahnya kemampuan hukum dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan kelas tinggi, tampaknya, selaras dengan relatif masih “asing”-nya komunitas hukum terhadap istilah “kejahatan kerah putih”. Istilah itu sejatinya telah diintroduksi sejak 1939 oleh Edwin Sutherland. Namun, faktualnya, baru sejak dasawarsa lalu istilah itu terlempar ke masyarakat Indonesia.

Keterlambatan Indonesia dalam mempersiapkan bangunan hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus kejahatan kerah putih barangkali juga disebabkan penanganan perkara korupsi yang sangat tidak memadai pada era Soeharto. Alih-alih menyeret para pelakunya ke muka hukum, kasus korupsi -yang menurut banyak pengamat dilakukan orang-orang yang berhubungan erat dengan lingkaran kekuasaan pada masa itu-justru dinihilkan. Atau, paling tidak, terhadap kejahatan-kejahatan kerah putih tersebut dikenakan teknik netralisasi (techniques of neutralisation) yang -sangat disayangkan- untuk beberapa segi terus dipraktikkan hingga kini. Teknik netralisasi sesungguhnya tidak memecahkan masalah. Kontras, teknik tersebut dilakukan untuk menurunkan derajat keparahan suatu masalah. Bahkan, ketika tindak kejahatan tertentu sudah menjadi “kelaziman”, teknik netralisasi dapat memutarbalikkan penilaian atas aksi-aksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, teknik netralisasi membuka peluang bagi individu untuk melanggar standar normatif dan etis, sekaligus meniadakan julukan sebagai penyimpang (deviant) dan kriminal.

Realistis Dilematis

Menyadari begitu kompleksnya penanganan kriminalitas kerah putih, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan legal, bahkan politik, guna -yang paling utama- mengembalikan kerugian negara. Langkah-langkah sejenis selanjutnya juga ditujukan untuk meringkus sekaligus memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan itu.

Berbagai mekanisme ekstra yudisial yang ada pada saat ini dapat dipandang sebagai inisiatif pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada satu sisi, langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan respons realistis terhadap perkembangan penuntasan kasus-kasus kejahatan kerah putih yang oleh banyak pihak masih dianggap berjalan di tempat. Namun, pada sisi yang sama, pendekatan-pendekatan baru pemerintah itu dikhawatirkan dapat memfasilitasi para kriminal kerah putih untuk kemudian mendemonstrasikan bentuk-bentuk teknik netralisasi yang berefek kontra produktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri.

Kedatangan tiga pelaku penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Istana Negara belum lama ini adalah contoh konkret mutakhir teknik netralisasi tersebut. Dengan memainkan irony of victimhood, rasionalisasi-rasionalisasi yang mereka utarakan ke publik dapat menggeser citra mereka ke posisi sebagai korban. Kunjungan ke istana hanya dapat berlangsung setelah pihak-pihak yang bermasalah melihat adanya celah yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keringanan, bahkan -mungkin-penghapusan kewajiban. Kunjungan itu, apa pun alasannya, merupakan manifestasi sanctions-busting mentality.

Tragisnya, kebijakan yang dikenakan pemerintah terhadap kecenderungan mentalitas orang-orang bermasalah itu adalah dengan menanggapinya secara positif. Respons pemerintah Indonesia itu bisa saja dijustifikasi. Lewat penelitiannya, Johnston (1989) menemukan perbedaan pendekatan yang dilakukan dua negara besar dalam memerangi korupsi. Amerika Serikat menekankan mekanisme legal formal, sedangkan Inggris lebih mengandalkan pendekatan budaya dan etiket yang berhubungan dengan peran-peran penting kemasyarakatan. Atas dasar itu, khalayak boleh saja menduga bahwa kekhasan yang ditampilkan pemerintah Indonesia dalam memperlakukan mereka yang (diduga) melakukan kejahatan kerah putih pada intinya merupakan cerminan budaya toleransi dan memaafkan yang diakui sebagai nilai-nilai asli Indonesia. Masyarakat masih harus menunggu efek konstruktif kebijakan pemerintah itu. Tetapi, pada saat ini, tanggapan pemerintah tersebut setidaknya sudah dapat dikategorikan sebagai diskresi yang tidak transparan.

 

http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=Aktualita&id=316

http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Kejahatan-Kerah-Putih

http://mynameisanggun-bukuhariananggun.blogspot.com/2012/01/kejahatan-kerah-putih-white-collar.html

http://www.jakartawebhosting.com/blog/tag/penjahat-kerah-putih