Sekali lagi saja, hadir dalam mimpiku…

“Just once again please, appear in my dream :’) So that I can remember your face ~ So that I can be sure It was you who I met yesterday~”

Sudah lama rasanya nggak nge-cek blog 🙂 super sibuk dan banyak mampetnya jadi ngaak bisa nulis. apalagi sekarang sudah semester delapan. semester akhir, man! semester yang kayaknya bakal jadi “feel like in hell” gara-gara skripsi :[

Skip tentang skripsi, ada satu kejadian yang bisa menggugah hati gue buat nulis di blog malam ini.

Sebelumnya, kalimat “gue percaya cinta sejati” atau mungkin “pangeran kamu akan datang, bukan hanya dalam mimpi”, well, the truth is I dont believe all that bullshit!
Tapi, ada yang aneh, walaupun sampai sekarang gue masih ragu ragu, “was it really happen to me?” , “was that real?” sudah mengisi kepala gue sejak malam sabtu kemarin dan masih akan sampai gue yakin itu semua nyata.

Jadi, begini ceritanya… xD

Sejak SMA kelas tiga, it’s been 6 years now, gue sering mimpiin orang ini, well, cowok ini. Gue ga tau siapa cowok ini, ga kenal, dan ga ngerasa pernah ketemu sama ini cowok sebelumnya (selain di mimpi). Mimpi itu memang ga setiap malam. Tapi rasanya sebulan atau dua bulan sekali, walaupun sejak gue menginjak tingkat empat kuliah gue, mimpi itu semakin jarang. Di mimpi biasanya gue cuma bedua sama ini cowok. kadang duduk bareng di bench taman, atau kadang cuma berdiri saling tatap, tersenyum satu sama lain, rasanya sangat kenal dan familiar, like we’ve been known each other for years, tapi kami ga pernah bicara satu sama lain, ga pernah ngobrol. Hanya seperti itu.

Gue sering cerita ke nyokap, kalau ada cowokyang sering ada di mimpi, tapi ga pernah ketemu, ga kenal, nanya ke nyokap kira-kira apa maksudnya? nyokap sering bilang itu cuma mimpi, atau itu cuma teman kamu yang ga kamu ingat wajahnya (berhubung gue pernah sempat hilang ingatan karena shock kecelakaan, well, ga semua ingatan, hanya ingatan satu hari kecelakaan itu yang ga bisa gue ingat sampai sekarang), dan gue pikir masuk akal, karena sejak kecelakaan itu gue banyak lupa kejadian-kejadian yang pernah terjadi. like a fool, i know. pikun mungkin -_-” hahha

Nah, karena mindset itu gue jadi ga pernah kepikiran lagi sama mimpi itu, apalagi sekarang semakin jarang. Sampai akhirnya sabtu malam kemarin, pulang dari town square D, di perempatan lampu merah pangkalan ojek  kampus G* gue naik ojek, dan disitu saat itu, cowok itu pakai kemeja putih ada disana, di tempat makan, sendirian, duduk menghadap ke arah jalan, *gue uda di ojek* , ngeliat ke arah gue, gue nengok ke samping, juga ngeliat ke arah dia, dan gue senyum, feel so familiar, rasanya dua tiga detik saling tatap, sampai gue engeh sendiri, dan kembali ngehadap ke arah depan, mikir sendiri, “itu siapa? kenapa gue senyum?” sampai terasa seperti deja-vu. Sampai di rumah, gue baru inget kalau itu cowok yang sering ada di mimpi gue. Andai aja gue ingat lebih cepet, mungkin gue bakal minta itu abang ojek buat puter balik ke tempat makan itu.

So, is that sound like bullshit to you? Because it is to me. Karena kalau ada orang yang cerita kayak gitu ke gue, gue bakal bilang, bullshit. But it was happen to me. should i say bullshit to my self?  Bahkan gue sampai sekarang belum nyakin itu dia.

So please, please…

“Just once again please, appear in my dream :’) So that I can remember your face ~ So that I can be sure It was you who I met yesterday~”

Advertisements

Kejahatan Kerah Putih

Kejahatan Kerah Putih dan Kegagapan Hukum Nasional

Putusan Bebas untuk Neloe Dkk

_________________________________________________________________

Tidak Terbukti Rugikan Negara, Neloe Cs Bebas
Agil (20/02/2006 – 17:14 WIB)

Jurnalnet.com (Jakarta): Tiga mantan direksi Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan bebas dari dakwaan perbuatan tindak pidana korupsi karena unsur “dapat mengakibatkan kerugian negara” tidak terbukti.

“Menyatakan terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan padanya,” kata Ketua Majelis Hakim Gatot Suharnoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin siang (20/2).

Tiga mantan direksi Bank Mandiri itu didakwa melakukan pelanggaran pidana seperti yang fiatur pada pasal 2 (1) jo pasal 18 UU 31/1999 jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 KUHP tentang perbuatan melawan hukum memperkaya diri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian negara secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Menurut jaksa, para direksi itu menyetujui pengucuran kredit pada PT Cipta Graha Nusantara sebesar Rp160 miliar secara melawan hukum karena tidak melakukan studi kelayakan secara hati-hati terutama mengenai kapital atau modal PT CGN yang tercatat hanya Rp600 juta.

Proposal kredit itu diajukan Eddyson, Dirut PT CGN untuk membeli hak tagih PT Tahta Medan yang dilelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam dakwaan jaksa disebutkan PT CGN tidak memenuhi kewajiban dan meminta adanya reschedulling atau penjadwalan kembali jatuh tempo pada September 2007, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Sebelumya, jaksa menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana masing-masing 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada para terdakwa yang dinilai terbukti bersalah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan unsur pasal dakwaan pasal 2 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “barangsiapa, melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi namun unsur pasal 18 tentang kerugian negara tidak terpenuhi.

“Dengan demikian unsur pasal dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan,” kata Hakim. Majelis Hakim menyatakan pasal dakwaan primer, dakwaan subsider, dakwaan lebih subsider maupun dakwaan lebih subsider lagi tidak terpenuhi karena adanya unsur mengakibatkan kerugian negara (pasal 18).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan saksi ahli pakar hukum pidana Andi Hamzah yang menerangkan kerugian negara terjadi bila batas pembayaran telah jatuh tempo. “Karena belum jatuh tempo maka belum terjadi kerugian negara,” kata Hakim lagi.

Selain menyatakan Neloe, Pugeg dan Tasripan tidak terbukti bersalah, Hakim juga menyatakan para terdakwa bebas dari segala dakwaan serta memerintahkan tiga mantan direksi itu dibebaskan dari penahanan yang diberlakukan sejak 17 Mei 2005 lalu.

Dalam putusannya, Hakim juga memulihkan hak dan martabat para perdakwa serta mengembalikan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik terdakwa yang selama ini disita oleh kejaksaan. Putusan itu disambut pekik syukur dan tepuk tangan dari pengunjung ruang sidang dan sempat membuat Hakim meminta pengunjung untuk tenang.

Terhadap putusan itu, Neloe menyatakan hal itu sebagai putusan yang adil sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Baringin Sianturi menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena keputusan bebas itu. Sidang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.45 WIB. Usai sidang, terdakwa menerima ucapan selamat dari pengunjung yang antara lain kerabat dan kolega. Terlihat I Wayan Pugeg yang berpelukan dengan keluarganya tidak dapat menahan haru dan menangis.

________________________________________________________________

Vonis bebas tiga mantan direktur Bank Mandiri -E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan- yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/2/06), menambah panjang daftar lolosnya orang-orang yang pernah didakwa melakukan korupsi. Tanpa maksud menilai dalil-dalil yang digunakan majelis hakim, berbedanya vonis hakim dengan harapan khalayak luas dalam perkara korupsi bank tersebut tak ayal mempertegas kesan bahwa arsitektur hukum nasional masih tertatih dalam mengadili kasus-kasus kejahatan kerah putih. Sebaliknya, pada saat yang sama, hukum tetap memperlihatkan ketegasannya dalam menghukum para pelaku kejahatan kelas bawah. Kefasihan dalam memperkarakan kasus rendahan dan kegagapan dalam kasus kelas tinggi seakan memberikan pembenaran bahwa hukum nasional masih kental dengan warna teori klasik yang menyebut kepapaan dan segala bentuk kemelaratan hidup sebagai biang keladi tindak kriminalitas.

Dengan filosofi hukum yang begitu usang tersebut, hukum lebih diarahkan untuk menjerat para kriminal yang notabene berasal dari lapisan bawah. Jelas, sukar mengharapkan adanya kesepadanan antara putusan hakim dan kerinduan publik untuk melihat barisan panjang para koruptor memasuki rumah tahanan. Rendahnya kemampuan hukum dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan kelas tinggi, tampaknya, selaras dengan relatif masih “asing”-nya komunitas hukum terhadap istilah “kejahatan kerah putih”. Istilah itu sejatinya telah diintroduksi sejak 1939 oleh Edwin Sutherland. Namun, faktualnya, baru sejak dasawarsa lalu istilah itu terlempar ke masyarakat Indonesia.

Keterlambatan Indonesia dalam mempersiapkan bangunan hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus kejahatan kerah putih barangkali juga disebabkan penanganan perkara korupsi yang sangat tidak memadai pada era Soeharto. Alih-alih menyeret para pelakunya ke muka hukum, kasus korupsi -yang menurut banyak pengamat dilakukan orang-orang yang berhubungan erat dengan lingkaran kekuasaan pada masa itu-justru dinihilkan. Atau, paling tidak, terhadap kejahatan-kejahatan kerah putih tersebut dikenakan teknik netralisasi (techniques of neutralisation) yang -sangat disayangkan- untuk beberapa segi terus dipraktikkan hingga kini. Teknik netralisasi sesungguhnya tidak memecahkan masalah. Kontras, teknik tersebut dilakukan untuk menurunkan derajat keparahan suatu masalah. Bahkan, ketika tindak kejahatan tertentu sudah menjadi “kelaziman”, teknik netralisasi dapat memutarbalikkan penilaian atas aksi-aksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, teknik netralisasi membuka peluang bagi individu untuk melanggar standar normatif dan etis, sekaligus meniadakan julukan sebagai penyimpang (deviant) dan kriminal.

Realistis Dilematis

Menyadari begitu kompleksnya penanganan kriminalitas kerah putih, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan legal, bahkan politik, guna -yang paling utama- mengembalikan kerugian negara. Langkah-langkah sejenis selanjutnya juga ditujukan untuk meringkus sekaligus memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan itu.

Berbagai mekanisme ekstra yudisial yang ada pada saat ini dapat dipandang sebagai inisiatif pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada satu sisi, langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan respons realistis terhadap perkembangan penuntasan kasus-kasus kejahatan kerah putih yang oleh banyak pihak masih dianggap berjalan di tempat. Namun, pada sisi yang sama, pendekatan-pendekatan baru pemerintah itu dikhawatirkan dapat memfasilitasi para kriminal kerah putih untuk kemudian mendemonstrasikan bentuk-bentuk teknik netralisasi yang berefek kontra produktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri.

Kedatangan tiga pelaku penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Istana Negara belum lama ini adalah contoh konkret mutakhir teknik netralisasi tersebut. Dengan memainkan irony of victimhood, rasionalisasi-rasionalisasi yang mereka utarakan ke publik dapat menggeser citra mereka ke posisi sebagai korban. Kunjungan ke istana hanya dapat berlangsung setelah pihak-pihak yang bermasalah melihat adanya celah yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keringanan, bahkan -mungkin-penghapusan kewajiban. Kunjungan itu, apa pun alasannya, merupakan manifestasi sanctions-busting mentality.

Tragisnya, kebijakan yang dikenakan pemerintah terhadap kecenderungan mentalitas orang-orang bermasalah itu adalah dengan menanggapinya secara positif. Respons pemerintah Indonesia itu bisa saja dijustifikasi. Lewat penelitiannya, Johnston (1989) menemukan perbedaan pendekatan yang dilakukan dua negara besar dalam memerangi korupsi. Amerika Serikat menekankan mekanisme legal formal, sedangkan Inggris lebih mengandalkan pendekatan budaya dan etiket yang berhubungan dengan peran-peran penting kemasyarakatan. Atas dasar itu, khalayak boleh saja menduga bahwa kekhasan yang ditampilkan pemerintah Indonesia dalam memperlakukan mereka yang (diduga) melakukan kejahatan kerah putih pada intinya merupakan cerminan budaya toleransi dan memaafkan yang diakui sebagai nilai-nilai asli Indonesia. Masyarakat masih harus menunggu efek konstruktif kebijakan pemerintah itu. Tetapi, pada saat ini, tanggapan pemerintah tersebut setidaknya sudah dapat dikategorikan sebagai diskresi yang tidak transparan.

 

http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=Aktualita&id=316

http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Kejahatan-Kerah-Putih

http://mynameisanggun-bukuhariananggun.blogspot.com/2012/01/kejahatan-kerah-putih-white-collar.html

http://www.jakartawebhosting.com/blog/tag/penjahat-kerah-putih

KONSEP ETIKA DAN HUKUM

1. Pengertian Etika

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

• Profesionalisme, Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa

• Akuntan ,sebagai profesional di bidang akuntansi.

• Kualitas Jasa, Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

• Kepercayaan, Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat  kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:

(1) Prinsip Etika,

(2) Aturan Etika, dan

(3) Interpretasi Aturan Etika.

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Prinsip Etika Profesi Akuntan

  • Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

  • Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

  • Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin

  • Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

  • Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

  • Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk mengungkapkannya

  • Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

  • Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2. Pengertian Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pembukuan di Indonesia yang merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan harus berpedoman pada suatu dasar hukum atau kerangka dasar, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal.

Kerangka dasar SAK yang mendasari laporan keuangan antara lain membahas tentang:

  1. Tujuan laporan keuangan,
  2. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan,
  3. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan
  4. Konsep modal serta pemeliharaan modal.

Adapun tujuan penyusunan kerangka dasar adalah dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak berikut ini.

  1. Komite penyusunan SAK dalam pelaksanaan tugasnya.
  2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK.
  3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK.

SAK juga merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan dan unit-unit ekonomi lainnya.

 

Sumber:

http://ssbelajar.blogspot.com/2012/04/dasar-hukum-pelaksanaan-akuntansi.html

http://wiwimoetz.blogspot.com/2009/02/hubungan-etikanorma-dan-hukum.html

http://irsan90.wordpress.com/2011/11/04/etika-profesi-akuntansi-dan-contoh-kasus